Pemerintah Siapkan Satgas PHK, Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja di 2025

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali mencuat dan menghantui berbagai sektor industri di tahun 2025. Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa potensi PHK sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu dan kini menjadi tantangan strategis yang harus dihadapi bersama.

"Seperti saya sampaikan, sejak awal tahun, akhir tahun yang lalu kan kita sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis di tahun 2025. Jadi tidak hanya perhotelan, tapi kemudian investasi padat karya dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: Belajar dari Kejatuhan Sritex, Pemerintahan Prabowo Diminta Harus Atasi Kasus PHK di Sektor Padat Karya

Ancaman PHK memang menyebar luas di berbagai sektor, mulai dari industri padat karya hingga sektor perhotelan yang belakangan cukup terdampak. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi situasi ini. Salah satu strategi utama adalah peluncuran Satgas PHK yang bertugas mengawal seluruh proses mitigasi.

"Sebenarnya Satgas PHK ini tinggal menunggu launching. Seperti yang saya sampaikan, Satgas PHK ini tidak hanya bicara tentang memitigasi PHK, tapi adalah satu satuan tugas yang akan meng-coverdari hulu ke hilir," jelas Yassierli.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan program reskillingdan upskillingbagi masyarakat agar dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan industri yang cepat.

Baca Juga: Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri

Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya akan bertugas meninjau ulang berbagai regulasi dan kebijakan yang mungkin turut mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan dan ekonomi secara luas.

Meski belum mengungkapkan tanggal pasti peluncurannya, Yassierli meyakinkan bahwa Satgas PHK akan segera diresmikan. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terus menyusun langkah strategis demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mengurangi dampak PHK yang diprediksi akan meningkat tahun ini.