Sengketa Pileg di MK, Papua Paling Banyak Masalah

Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan Papua menjadi provinsi dengan jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan dalam sidang perkara sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Heli TNI yang Hilang Kontak di Papua Belum Ditemukan
"Papua merupakan provinsi dengan jumlah dapil terbanyak yang dipermasalahkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, yaitu 135 dapil," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Selain jumlah dapil terbanyak, Papua juga menjadi provinsi dengan jumlah partai terbanyak yang mengajukan permohonan yaitu 17 partai.
Selain itu jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan selanjutnya terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 41 dapil. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi tanpa dapil yang dipermasalahkan Dari 249 perkara PHPU DPR dan DPRD, total dapil yang dipermasalahkan adalah 563.
相关文章
Jadi AgenBRILink, Wanita Hebat ini Terus Berinovasi Bawa Manfaat ke Masyarakat Sekitar
JAKARTA, DISWAY.ID– Dengan membawa semangat dan peran sebagai wanita hebat, AgenBRILink di BRI2025-06-13KPK Berpeluang Periksa Ketua NasDem Surya Paloh Terkait Green House Kasus SYL
JAKARTA, DISWAY.ID --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memeriksa Ketua Umum Partai NasDe2025-06-13Masuk Bursa Cawagub Jateng Usai Elektabilitas Melesat di Survei, Witjaksono: Alhamdulillah
JAKARTA, DISWAY.ID - Nama Pengusaha Muda Witjaksono mulai meramaikan sejumlah survei di Bursa Pilgub2025-06-13Begini Gambaran Kekejaman Teroris di Mako Brimbob
Warta Ekonomi, Jakarta - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan mayori2025-06-13MA Tolak PK Baiq Nuril, Kejagung: Kami Belum Terima Salinan Putusan MA
Warta Ekonomi, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Muk2025-06-13Istana Pastikan Komunikasi Jokowi dengan Megawati Baik
JAKARTA, DISWAY.ID--Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan hubungan Presiden Joko2025-06-13
最新评论