Kemendikbudristek Dorong Pemda Evaluasi Penyelenggara PPDB Setiap Tahunnya
JAKARTA,quickq加速器手机版 DISWAY.ID- Dalam upaya mewujudkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel, Kemendikbudristek terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala setiap tahun.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan PPDB menjadi kunci utama dalam menyempurnakan kebijakan ini.
BACA JUGA:Kemendikbudristek Pastikan PDNS 2 Diretas Tak Pengaruhi KIP-Kuliah, Ongoing Cair Tepat Waktu
BACA JUGA:KPK Dorong Nilai Antikorupsi Saat PPDB, Skor Integritas Pendidikan 73,7
“Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki pelaksanaan PPDB pada tahun berikutnya," ujarnya pada Senin, 1 Juli 2024 dalam seminar daring di Forum Merdeka Barat 9.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Hasbi melanjutkan, Kemendikbudristek mendorong pemda untuk melakukan berbagai perbaikan.
Salah satunya adalah dengan persiapan PPDB yang lebih awal, agar daerah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Pemetaan sebaran sekolah dan proyeksi jumlah peserta didik yang akan masuk juga menjadi fokus utama.
Pemda diharapkan dapat menyusun pemetaan daya tampung sesuai dengan hasil pemetaan tersebut.
BACA JUGA:Cek Link Hasil Pengumuman PPDB Jateng 2024 Jenjang SMA-SMK, Lolos atau Tidak ke Sekolah Favorit?
BACA JUGA:Kapan Pengumuman PPDB Jabar 2024 Tahap 2? Catat Tanggalnya di Sini
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan persiapan PPDB dilaksanakan dengan baik, sehingga proses PPDB dapat berjalan lebih lancar dan juga efisien.
Hasbi menambahkan, guna memastikan pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, pihaknya juga mendorong pemda untuk melakukan pakta integritas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Hal ini untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 1
- 2
- »
下一篇:4 Tahun Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Desak KPK Evaluasi Menyeluruh di Penindakan KPK
相关文章:
- Singgung Uji Materi Batas Usia Capres, KPU Pastikan Tahapan Pemilu Tak Terganggu
- VIDEO: Puasa Ramadan Jadi Jalan Menuju Ketakwaan
- Turis Liburan ke Thailand Saat Peak Season Akan Kena Pajak
- Penumpang Disengat Kalajengking di Area Pengambilan Bagasi Bandara
- Sambangi Demokrat, Partai Gerindra Sebut Dukungan Prabowo Semakin Kuat Jika Gabung ke KKIR
- Polisi Berhasil Bekuk Sindikat Pembobol Data Nasabah Kartu Kredit
- Siskaeee Klaim Instagramnya Hilang Sejak 2 Hari Lalu
- Siskaeee Klaim Instagramnya Hilang Sejak 2 Hari Lalu
- Daftar Pemilih Tetap Lebih Sedikit 1 Juta dari Daftar Pemilih Sementara, KPU Angkat Bicara
- Demi Asian Games, Siswa dari 34 Sekolah Akan Belajar di Rumah
相关推荐:
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik
- Satpol PP Akan Sterilkan Kawasan Monas
- Harga Telur di Jakarta Masih Rp28 Ribu per kg
- Soal Putusan Novanto, KPK Pertimbangkan Banyak Hal
- Yenny Wahid Duga Pelaku Peretasan WhatsApp Butet Kartaredjasa Bukan Orang Biasa, Ini Buktinya
- Polisi Kembali Ringkus 4 WNA Sindikat Skimming
- Warga Pedesaan Antusias Sambut Gagasan Perubahan Usai Deklarasi Anies
- Kata Bang Sandi: Relawan Kunci Kesuksesan Asian Games
- Polri Jadwal Ulang Pemeriksaan Alexander Marwata di Kasus Firli Bahuri
- Karena Dropping Point, Koalisi Ini Bakal Surati Anies Bawedan
- Ada Isu Laporan Polisi SYL Terkait Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK, Kapolri Cek Kebenarannya
- Sidang Praperadilan Pertama Siskaeee Hari Ini Digelar
- Jokowi Ungkap Pambahasan di Pertemuan dengan Prabowo dan Zulhas
- Basarnas Benarkan Pesawat Tempur Tukano TNI AU Jatuh
- Kementerian PU Targetkan Pembangunan 36.000 Km Jalan Nasional hingga 2040
- Begini Nasib Program Kartu Indonesia Sehat Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden
- Rombongan Pejuang PPP Sambangi Kertanegara, Sampaikan Komitmen Menangkan Prabowo
- Ketua Harian PBSI Terseret Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK Gegara Sewa Safe House Firli Bahuri
- Polri Gandeng Tim SAR untuk Jaga TPS Rawan Bencana
- Sebut Rp613 T Uang Masyarakat Raib karena 'Kuota Hangus', IAW: Ini Kejahatan Ekonomi Sistemik!