JAKARTA,quickq中文版 DISWAY.ID- Komisi I DPR RI menyetujui RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Selanjutnya saya mohon persetujuannya Apakah RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya di bawah pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang apakah dapat disetujui?," tanya Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto dalam rapat, Selasa, 18 Maret 2025.

BACA JUGA:Polda Metro Terima Laporan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat Tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont

"Setuju," jawab anggota rapat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:Gak Perlu Ribet! Melalui Aplikasi Dompet Dhuafa Bisa Zakat Fitrah Online Loh

Utut menyebut rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi atau 8 partai politik di DPR RI.

Ada 8 fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan.

BACA JUGA:Komisi III DPR RI Minta Oknum TNI yang Tembak 3 Polisi di Lampung Ditindak Tegas

Adapun fraksi tersebut, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Namun, PDIP dan Partai Demokrat setuju dengan beberapa catatan.

Sebelumnya rapat tertutup DPR membahas RUU TNI dikecam oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak pembahasan tersebut secara tertutup di hotel mewah. 

• ·Pelancong Wajib Tahu, Candi Prambanan Tutup saat Hari Raya Nyepi
• ·LPSK: Keluarga Brigadir J Bisa Ajukan Restitusi ke Ferdy Sambo
• ·Mengenal Aritmia, Deg
• ·Gugatan LP3HI Ditolak, Hakim Pastikan Penyelidikan Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Belum Berhenti
• ·Kasus Korupsi Pertamina, Ekonom: Pengawasan Lemah
• ·Panji Gumilang Jadi Tersangka Penistaan Agama, Pengacara Rencanakan Praperadilan
• ·Sosok Arist Merdeka Sirait di Mata Polri
• ·Prabowo Subianto: Pemerintahan yang Dipimpin Presiden Joko Widodo Harus Diakui
• ·Ungkap Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Bahlil Bantah Berlokasi di Ikon Pariwisata
• ·Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik
• ·Ternyata Ini Alasan Ilmiah Lihat Makanan Bisa Langsung Ngiler
• ·Viral Lokasi Jerawat Jadi Indikasi Masalah Kesehatan, Benarkah?
• ·5 Bahan Dapur Pengusir Cicak, Dijamin Enggak Balik Lagi ke Rumah
• ·Studio Tour Harry Potter Bakal Dibuka di Shanghai 2027, Awas Tersihir
• ·9.925 Bacaleg yang Memenuhi Syarat Dalam Daftar Calon Sementara Akan Diumumkan ke Publik oleh KPU
• ·Apa yang Terjadi pada Tubuh saat Makan Tomat Setiap Hari?