Aktivis 98 Sebut Krisis Demokrasi Indonesia Berpotensi Memicu Konflik!

JAKARTA,下载quickq免费版 DISWAY.ID- Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98 yang tergabung dalam Forum 98, Ubedilah Badrun, menyuarakan kekhawatirannya mengenai memburuknya kondisi demokrasi di Indonesia.

Badrun menegaskan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan.

BACA JUGA:Menyingkap Akar Politik Paternalistik di Indonesia: Sebuah Tantangan Bagi Demokrasi

BACA JUGA:Aktivis 98 dan Praktisi Hukum Kecam Sikap Represif Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali

"Situasi ini enggak boleh dibiarkan, maka kami berani duduk bersama, untuk menyatakan bahwa, ada analisis yang sangat kuat di balik ini semua ada kudeta demokrasi," ujarnya kepada wartawan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Badrun menambahkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, masa depan demokrasi akan semakin memburuk, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara.

Ia juga mengingatkan tentang potensi konflik yang dapat muncul dari pergeseran kepemimpinan di partai politik, terutama menjelang pendaftaran pilkada. Seperti kasus mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar yang mendadak.

"Ada ketum yang isu kami terima, dia ditekan dengan kasus, lalu dia dipaksa mundur lalu ada yang mengambil alih, ada yang mau mengambil alih itu didukung oleh banyak daerah di partai itu, misalnya. Itu kan potensi besar yang bisa menimbulkan konflik partai," jelasnya.

BACA JUGA:Pasca Mundur dari Ketum Golkar, Kejagung Buka Peluang Kembali Periksa Airlangga dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak Sawit Mentah CPO

Lebih lanjut, Badrun mencatat bahwa demokrasi yang memburuk disertai dengan tingginya tingkat korupsi, dengan skor indeks korupsi yang hanya 34.

"Secara demokrasi memburuk kemudian korupsi merajalela, hukum dimanipulasi banyak, dalam teori disebut autokratik legalism itu, itu kan terjadi di mana-mana kalau ini kemudian terakumulasi," ungkapnya.

Badrun menegaskan, jika situasi ini tidak ditangani dengan serius, bisa memicu peralihan besar di seluruh komponen bangsa.

"Secara akademis saya berani mengatakan ini sudah berlebihan, kalau kemudian terus melakukan langkah-langkah ini, jangan salahkan kaum akademisi, jangan salahkan mahasiswa kalau suatu waktu mereka berteriak di jalanan," tegasnya.